“Insya Allah dua pekan ke depan sudah diketahui dirut baru rumah sakit itu, sehingga dipastikan seluruh pelayanan tidak lagi dikendalikan pejabat sementara,”ujarnya kemarin. Meski demikian,Azikin Solthan yang juga Kepala Inspektorat Pemprov Sulsel ini enggan berspekulasi mengenai siapa saja nama-nama yang menjadi kandidat menggantikan Bambang Arya menjadi Dirut RS Labuang Baji.

Hingga saat itu, kata dia, pihaknya tengah menyelesaikan hasil audit RS Labuang Baji untuk diserahkan kepada gubernur Sulsel. Audit ini tekait dugaan mark up pembelian obat yang dilaporkan sejumlah dokter, beberapa waktu lalu. Pasca penyerahan hasil audit itu, dia memastikan tugasnya melakukan pembenahan di rumah sakit tersebut sudah rampung. “Pekan depan juga akan kami serahkan hasil auditnya.

Sekarang ini masih kami rampungkan,”paparnya. Mantan bupati Bantaeng ini menambahkan, hasil audit tidak menemukan adanya bukti terkait tudingan mark uptersebut. Bahkan dia berani menjamin seluruh pembelian obat tahun ini sesuai prosedur dan dilengkapi laporan administrasi lengkap. Dijelaskan, rata-rata obat yang dibeli dilengkapi catatan berupa harga eceran terendah (HET).

“Kondisi di sana sudah terkendali. Seluruh administrasi yang selama ini dikeluhkan sudah diperbaiki.Jika masih ada pihak menyebutkan adanya sistem yang buruk, itu hanya periode sebelumnya,”ujarnya. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Andi Murny Amien Situru yang dikonfirmasi mengaku, hingga saat ini pihaknya belum pernah melakukan pembahasan mengenai penunjukan pejabat definitif pimpinan RSUD Labuang Baji.

“Tim Baperjakat belum pernah melakukan pembahasan pemilihan dirut RS Labuang Baji, kecuali waktu penunjukan Pak Azikin sebagai plt dulu,” kata Murny kemarin. Diberitakan sebelumnya, dua nama yang disebut-sebut masuk dalam daftar calon dirut RSUD Labuang Baji, yakniDirut RS Sayang Rakyat Kasma Padjalangi dan Dirut RSUD Haji Makassar Nurhasnah Palinrungi. Demikian catatan online Surosos yang berjudul Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

Namun, beliau juga melakukan kunjungan kepada presiden RI untuk menyerahkan surat resmi Presiden Timor Leste kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, Menteri Luar Republik Indonesia Marty Natalegawa dan Menlu Timor Leste  membahas persiapan rencana kunjungan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao ke Indonesia yg akan dilaksanakan pada 22 maret nanti.

Dalam pertemuan tersebut kedua menlu juga membahas isu bilateral yg mencakup perkembangan tindak lanjut rekomendasi Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) RI-Timor Leste, isu-isu politik dan keamanan, kepolisian, perbatasan, hukum dan peradilan, perdagangan, investasi dan keuangan, kerjasama teknik. Perhubungan, komunikasi dan pekerjaan umum, pertanian, perikanan dan kehutanan, serta pendidikan dan sosial budaya.

Selain isu bilateral kedua delegasi juga membahas isu-isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Antara lain,  rencana keanggotaan Timor Leste dalam ASEAN, Bali Democracy Forum, Forum trilateral Indonesia-Timor Leste-Australia, Bali Process, Coral Triangle, Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food, dan kerjasama mencegah dan menanggulangi Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing.

Menlu Albano da Costa juga memanfaatkan kunjungannya tersebut untuk menyerahkan aplikasi formal dari pemerintahnya untuk menjadi anggota ASEAN kepada Menlu RI selaku ketua ASEAN. Demikian catatan online Surosos tentang Dalam Pertemuan ke-5.

Dibyo menyebutkan, bangunan cagar budaya Versi Bandung Heritage ada sekitar 625. Itu pun belum semua masuk dalam Perda No 19/2009 sebagai bangunan yang wajib diperhatikan secara khusus. Pemkot Kota Bandung baru memasukkan 100 bangunan dalam perda tersebut. “Seperti Singer Building di Jalan Asia Afrika, itu sudah dua kali kami perjuangkan di DPRD, tetapi hingga kini belum ditanggapi,” kata Dibyo.

Ketua Bandung Heritage Harastoeti menambahkan, upaya yang dilakukan Bandung Heritage atau Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung selama 24 tahun ini adalah memperjuangkan bangunan cagar budaya sebagai karya budaya yang khas. Dalam perayaan ulang tahun paguyubannya yang ke-24 kali ini, pihaknya akan menyerahkan Heritage Award kepada 26 pemilik atau pengelola BCB yang dinilai telah melestarikan bangunannya dengan baik. Demikian catatan online Surosos tentang Banyak pemilik bangunan cagar budaya.

Itulah yang menjadi salah satu penyebab banyaknya TKI dari KBB yang tidak tercatat secara resmi di Dinsosnakertrans bahkan hingga ke tingkat desa. Karena itu,Abubakar menginstruksikan kepada pemerintah tingkat kecamatan, desa, sampai RT/RW supaya menginventarisasi warganya yang hendak bekerja ke luar negeri. Pemkab Bandung Barat berjanji akan memberikan bekal keterampilan yang cukup supaya TKI tidak kesulitan di dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya di luar negeri kelak.

Bahkan jika dimungkinkan, di KBB didirikan balai latihan kerja (BLK) untuk melatih dan mendidik calon TKI sebelum berangkat ke luar negeri. “Harus saya akui bahwa masyarakat masih banyak yang lugu, sehingga mau saja diajak bekerja ke luar negeri tanpa bekal keterampilan yang memadai.Padahal, bekerja di luar negeri itu tantangannya lebih kompleks selain faktor budaya, bahasa, dan karakter bangsa juga berbeda-beda,”serunya.

Ketua Komisi D DPRD Aep Nurdin menambahkan, persoalan TKI ini muncul akibat sistem yang tidak matching antara pemerintah pusat dengan daerah, serta antara PJTI, pengusaha, dan calon TKI itu sendiri. Seharusnya ada duduk bersama antara semua pihak yang terlibat agar benang kusut persolan klasik penyiksaan TKI di luar negeri tidak lagi terjadi, mengingat sumbangsih TKI bagi negeri ini sangat besar, yaitu mencapai angka kurang lebih Rp700 miliar setiap tahun. “Kasus TKI muncul akibat miskebijakan antara pusat dengan daerah. Seharusnya pemerintah daerah ikut dilibatkan dalam merumuskan kebijakan bersama,”tegasnya. Demikian catatan online Surosos tentang Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Hal ini disebabkan masih banyaknya infrastruktur di desa-desa yang kondisinya masih belum memadai, sehingga berdampak pada tanggung jawab serta pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tidak optimal. “Saya meminta infrastruktur di desa-desa agar dibenahi.

Ini untuk merepresentasikan keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah, sebab masyarakat biasanya melihat keberhasilan suatu pemerintahan dari pembangunan yang sudah dilaksanakan,” tutur Abubakar di sela-sela penyerahan bantuan sosial kepada 11 desa se-Kecamatan Ngamprah dan Parongpong di Kantor Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah,kemarin.

Menurut dia,antara bupati selaku kepala daerah tingkat kabupaten dan kepala desa memiliki peran dan fungsi yang sama,karena jabatan politis maka perannya dibatasi oleh waktu.Sementara fungsinya adalah menampung aspirasi masyarakat dan membangun daerah melalui potensi yang ada dengan memberdayakan masyarakat.

Pemkab Bandung Barat menawarkan program pengembangan infrastruktur desa melalui program Alokasi Dana Desa (ADD), program Percepatan Kemandirian Desa (P2KD), program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan PNPM Pedesaan. Melalui program itu, 165 desa di KBB memiliki peluang yang sama untuk bisa maju dan berkembang,tinggal bagaimana meyakinkan pemerintah daerah melalui program-program yang akan dilakukan.

“Karena semua bersaing, pemkab menciptakan iklim kompetisi melalui program bantuan P2KD dengan anggaran bantuan yang bisa diberikan antara Rp50–250 juta. Siapa yang berprestasi maka pemkab akan memberikan perhatian lebih, mengingat peran pemkab sebagai stimulan, sedangkan inisiatornya ada di desa,”ucapnya. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) KBB Rachmat Syafei mengakui bahwa infrastruktur desa yang ada di KBB masih belum memadai.

Program bantuan ADD rutin setiap tahun selalu dianggarkan dalam APBD, begitu juga untuk P2KD yang tahun ini ada kenaikan; yang semula hanya Rp6,7 miliar pada 2010, sekarang menjadi Rp8,250 miliar. Kepala Desa Tanimulya Lili Suhaeli mengakui bantuan pemerintah dari ADD, P2KD, Bumdes, dan PNPM sangat membantu dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pasalnya, hal tersebut dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Demikian catatan online Surosos tentang Bupati Bandung Barat Abubakar.

“Akan menjadi tersangka karena tangkap tangan,” kata Wakil Ketua KPK M Jasin melalui pesan singkat, Sabtu 12 Februari 2011.

Dia menambahkan, jaksa yang bekerja di Kejaksaan Negeri Tangerang itu kemungkinan akan dijerat dengan pasal pemerasan yang diatur dalam Pasal 12 e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Saat ini (SDW) masih menjalani pemeriksaan,” kata dia.

Jaksa SDW ditangkap di daerah Pondok Aren, Tangerang, Jumat 11 Februari sekitar pukul 21.00 WIB. Dia diduga melakukan pemerasan. Dalam proses penangkapan, sempat terjadi kejar-mengejar antara sang jaksa dengan delapan penyidik KPK.

Penyidik juga sudah menyita sebuah mobil Terios hitam berlogo kejaksaan dengan nopol B 1835 VFD. Mobil itu kini diparkir di parkiran dalam Gedung KPK. Mengenai penangkapan ini, Kejaksaan Agung mengaku belum mengetahuinya.

“Kami sudah menempatkan pasukan, tetapi karena kejadian tak terduga yang terjadi dengan kekuatan massa yang cukup banyak itu yang sebabkan situasi seperti itu,” kata Mayor Jenderal Moeldoko kepada para wartawan seusai mengikuti rapat terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Senin (7/2/2011).

Pangdam juga mengatakan, kondisi tempat yang cukup jauh menyebabkan penanganan terhadap insiden penganiyaan tersebut tak bisa dilakukan dengan segera.

Atas hal ini, Pangdam mengatakan akan mengevaluasi pengamanan terhadap jemaah Ahmadiyah. Ketika ditanya soal evaluasi Setara Institute bahwa Jawa Barat adalah provinsi yang paling tidak toleran dalam hal kebebasan beragama, Pangdam mengatakan akan terus mengupayakan keamanan dan perlindungan bagi warganya.

“Kami tidak menyerah dengan kondisi itu. Kami selalu kerja keras untuk melakukan sosialisasi supaya tidak boleh lagi kekerasan dijalankan oleh siapa pun karena kita negara hukum,” kata Pangdam.

Dengan memakai modus lama, komplotan pencuri mengetuk pintu mobil yang sedang berjalan. Salah satu dari mereka mengatakan ban sebelah kiri mobil Daihatsu Taruna yang dikendarai Nahyan kempes.

Meski sempat ragu dengan informasi itu, Nahyan termakan oleh informasi orang yang belum dikenalnya. Dia berhenti di Jalan H Usman, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji untuk memeriksa ban mobil sebelah kiri.

“Saat saya memeriksa ban, ternyata ada temannya di belakang langsung mengambil tas saya dari pintu sebelah kanan,” kata Nahyan.

Dia tidak dapat berbuat banyak menyelamatkan barang berharga miliknya. Komplotan pencuri cepat kabur dengan mengendarai sepeda motor. Nahyan kehilangan tas yang berisi dua flash, kamera, baju, dan uang sekitar Rp 400.000.

Setahu dia, komplotan pencuri terdiri dari dua sampai tiga orang. Dia tidak mengira menjadi korban pencurian karena situasi di sekitar lokasi terdapat lalu lintas kendaraan. Nahyan melaporkan kejadian yang dialaminya ke Kepolisian Sektor Metro Beji yang terletak kurang dari satu kilometer dari tempat kejadian.

Kepala Polsek Metro Beji Komisaris Ngadi belum dapat dihubungi melalui telepon selulernya untuk dimintai konfirmasi.

“Kita boleh meyakini agama yang kita anut adalah yang paling benar, tetapi jangan memaksakan diri hingga menyalahkan atau melukai orang lain, khususnya kalangan minoritas,” kata Sutarman, Rabu (9/2/2011) di Balai Pertemuan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, Jakarta.

Apalagi, dia melanjutkan, Tuhan tidak pernah menyampaikan ajaran apa pun yang mengajarkan kekerasan. “Coba Anda lihat kejadian akhir-akhir ini. Masyarakat merusak mobil polisi. Saya tentu tahun depan bikin lagi mobil polisi. Itu dananya dari APBN yang berasal dari uang rakyat,” katanya.

Saat berbicara di depan Pokdar Kamtibmas dan Saka Bhayangkara, Sutarman mengatakan, masyarakat perlu diingatkan kembali untuk selalu hidup bergotong royong tanpa melihat etnis, agama, dan status sosial.

“Dahulu, saat menjadi Kepala Polres Jakpus, saya sampai turun ke jalan untuk makan dengan rakyat,” ujarnya.

Sebagai bangsa yang dikenal toleran dan penuh senyum oleh orang luar negeri, masyarakat Indonesia perlu terus mengembangkan kepercayaan. Sutarman mencontohkan Bali yang berdaya tarik keindahan.

“Setelah dua kali bom menimpa Bali, betapa susahnya membangun lagi kepercayaan terhadap Bali. Itu butuh dua tahun sampai tiga tahun,” kata Sutarman.

“Kami minta warga yang bermukim di daerah rawan bencana alam agar waspada. Ini demi menghindari jatuhnya korban jiwa,”ujarnya. Khusus para nelayan dan pekerja di perairan laut Palopo,diimbau tidak melaut karena tingginya gelombang di perairan Teluk Bone. Wilayah perairan Palopo masuk wilayah perairan Teluk Bone. Titik rawan banjir dan longsor terdapat di enam kecamatan di Palopo, yakni Mungkajang,Wara,Wara Timur,Wara Utara,Wara Barat, dan Telluwanua.

Titik terparah ancaman banjir bandang, yakni wilayah Mungkajang, Wara, dan Wara Timur.Wilayah ini dilalui aliran Sungai Latuppa hingga daerah hilir.“Warga di sekitar DAS Latuppa sampai wilayah pesisir diimbau mewaspadai bencana alam seperti banjir dan tanah longsor,”tandas Dahri. Ancaman banjir bandang juga mengancam wilayah Telluwanua, terutama wilayah Kelurahan Salu Battang.

Sementara itu, ancaman longsor terparah di wilayah Wara Barat, yakni wilayah Battang mulai km 30 hingga km 6 di wilayah Lebang. “Pada2009lalu,longsorbesarmelanda wilayah Battang dan mene-waskan 14 warga.Ancaman longsor masih patut diwaspadai karena masih ada 30 titik longsor di sana,”ujarnya. Pemkot Palopo melalui BPBD mulai menyiagakan petugas tanggap bencana alam dan armada rescue dengan berkoordinasi dengan instansi lain.

Kepala Satuan Pemadam Kebakaran (Damkar) Palopo Rahmat menyatakan, armada rescue dalam posisi on call bila terjadi bencana alam,baik banjir maupun tanah longsor.“Petugas pemadam juga bisa diterjunkan untuk penanganan bencana alam mem-back upBPBD,”kata dia. Sekretaris Daerah Kota Palopo HM Jaya menyatakan, dalam penanganan bencana alam di Palopo, pihaknya melibatkanbanyak instansi antara lain, Satpol PP, petugas pemadam kebakaran, polisi perairan, polisi kehutanan, termasuk berkoordinasi dengan TNI AD dan Polri. Demikian catatan online Surosos tentang Pemkot Palopo.